Sidang Paripurna anggota DPR untuk menentukan sikap apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat atau tidak untuk dinaikan berkahir dengan antiklimaks. Sidang yang sempat diundur beberapa jam dari jadwal semula tersebut berjalan alot karena banyak pertentangan yang terjadi antara sesama wakil rakyat dalam menentukan sikap untuk mengambil keputusan dalam mengubah konstitusi yang mengatur mengenai harga BBM yang berujung pada dimungkinkannya harga BBM harus menyesuaikan harga pasaran minyak dunia.
Fraksi-Fraksi oposisi tetap kekeh pada pendirian awal untuk menentang wacana kebijakan pemerintah yang ingin menaikan harga BBM menyusul naiknya harga minyak dunia. Sementara beberapa fraksi koalisi yang awalnya menyatakan sikap untuk mendukung kebijakan tersebut, perlahan mulai melakukan manuver dimana mereka menganggap harga BBM belum harus dinaikan karena berbagai alasan yang pastinya ditemui pasca dilakukannya serangkain lobi-lobi dan rapat internal partai.
Partai berkuasa, Demokrat tetap mantap pada pendirian awal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM dengan alasan untuk menjaga stabilitas dana APBN agar tidak kebobolan karena harus terus menerus menanggung subsidi BBM yang kebayakan justru dinikmati oleh kaum menengah keatas. Mereka berdalih bahwa dana subsidi yang jumlahnya luar biasa besar tersebut dapat dialihkan keberbagai sektor lain yang dapat menunjang kesejahteraan hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan program pemerintah untuk memberikan dana langsung kepada masyarakat miskin untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah beranggapan bahwa subsidi yang selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya, sudah selayaknya dicabut dan harus lebih diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dengan cara membagikan uang tunai secara langsung.
Namun apakah niatan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut benar-benar pro rakyat dan dapat mengurangi beban hidup rakyat. Nyatanya hal tersebut telah dijawab dengan berbagai aksi penolakan dihampir seluruh daerah di tanah air. Mereka dengan keras menentang kebijakan pemerintah yang tidak populer tersebut dengan menggelar aksi unjuk rasa yang tidak jarang harus berujung pada tindak anarkis. Ini menjadi jawaban betapa rencana yang dimiliki pemerintah tersebut ternyat keliru dan justru menimbulkan dampak yang luar biasa.
Banyak infrastuktur seperti jalanan, gedung pemerintahan, pos-pos polisi yang rusak karena tindak anarkis para pengunjuk rasa yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap hanya akan menambah beban hidup rakyat. Betapa tidak, apabila pemerintah berdalih bahwa subsidi yang selama ini justru lebih dominan untuk dinikmati orang kaya yang lebih banyak memiliki kendaraan dan tentunya menghabiskan BBM bersubsidi yang lebih banyak pula sehingga subsidi harus dicabut, ternyata kajian tersebut sangatlah keliru. Sebab berapapun mahalnya harga BBM yang dijual pemerintah apabila subsidi telah dicabut dan harga BBM membumbung tinggi, orang-orang kaya tersebut tetap mampu untuk membelinya karena mereka memiliki penghasilan diatas rata-rata. Sementara masyarakat miskin yang memang sangat minim menggunakan subsidi BBM karena memiliki kendaraan yang apa adanya dan menghabiskan BBM dengan jumlah kecil, justru harus menanggung dampak yang sangat sistemik akibat naiknya harga BBM.
Tidak bisa dipungkiri apabila subsidi BBM ditarik oleh pemerintah dan dialihkan untuk hal lain, bukan hanya harga BBM saja yang melambung naik melainkan semua kebutuhan pokok juga ikut naik, Mulai dari harga sembako hingga tarif berbagai kendaraan umum juga pastinya ikut-ikutan naik karena dampak naiknya harga BBM yang sangat urgen dalan menggerakan roda kehidupan masyarakat.
Sehingga wajar apabila sikap menolak muncul secara serentak menyusul diumumkannya rencana pemerintah untuk membuat kebijakan menaikan harga BBM. Rasa was-was dan khawatir yang mengahantui kehidupan masyarakat karena wacana kenaikan harga BBM tersebut harus dibayar mahal dengan banyaknya korban yang berjatuhan dalam aksi menolak kenaikan harga BBM.
Jujur kita mengatakan bahwa tindakan anarkis sangat tidak dibenarkan dalam tiap aksi unjuk rasa yang digelar apapun alasannya. Namun kita juga harus adil dalam berfikir dimana apabila tindakan anarkis tersebut tidak terjadi, barangkali pemerintah sangat enggan untuk menyikapi aksi penolakan yang terjadi. Sehingga ada anggapan bahwa dengan cara-cara seperti itulah setiap tuntutan yang disampaikan oleh rakyat dapat direspon dengan pemerintah secara serius.
Pro Rakyat Atau Sekedar Pencitraan
Seiring dengan penolakan yang sangat sporadis oleh masyarakat Indonesia akan kenaikan harga BBM tersebut, bermunculanlah pahlawan-pahlawan baru yang menganggap partainya pro rakyat sehingga siap berjuang bersama rakyat untuk menumpas segala ketidakadilan yang selama ini akrab dengan kehidupan masyarakat kita.
Tidak jelas motif partai-partai tersebut dalam melakukan penolakan kenaikan harga BBM. Apakah tindakan mereka memang tulus untuk membela rakyat atau hanya sekedar pencitraan dalam menyongsong pemilu yang tinggal dua tahun lagi. Tapi terlepas dari apapun niatan mereka, yang jelas kita harus apresiasi karena masih ada pihak-pihak yang peduli dengan nasib rakyatnya.
Bila Mahasiswa dan Masyarakat sipil bergerak dijalanan untuk menentang kanaikan harga BBM, para anggota dewan yang berpandangan bahwa harga BBM tidak harus dinaikan karena hanya akan menambah beban hidup rakyat harus berjuang didalam forum sidang paripurna untuk menyuarakan nasib rakyat. Mereka harus bersitegang dengan teman-teman sejawatnya sesama wakil rakyat yang punya komitmen dan cara pandang berbeda.
Hal ini terlihat dari Sidang Paripurna yang digelar kemarin untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Seperti yang dijelaskan diawal tulisan bahwa banyak partai yang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dan bahkan saling kontradiksi mengenai layak tidaknya harga BBM dinaikan. Perang urat leher terjadi mewarnai jalannya persidangan yang berlangsung hingga dini hari tersebut. Beragam interupi dilancarkan kepada pimpinan sidang yang dikepalai oleh ketua DPR, Marzuki Alie. Hingga hal-hal yang sebenarnya sangat tidak substansi untuk disampaikan, harus disampaikan oleh anggota-anggota dewan tersebut. Tidak jelas apa tujuan mereka untuk mengulur waktu dalam mengambil kesepekatan tersebut.
Yang jelas pada akhirnya muncul dua opsi untuk dibahas dan disepekati mengenai isi Undang-Undang meneganai APBN tahun 2012 yang mengatur tentang ketetapan harga eceran BBM. Pada pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa harga BBM tidak boleh untuk diubah. Sehingga apabila isi pasal tersebut tidak diubah atau ditambahi maka rencana pemerintah untuk membuat kebijakan menaikan harga BBM akan blunder karena bertentangan dengan isi konstitusi.
Oleh sebab itu fraksi pendukung kebijakan pemerintah menawarkan opsi untuk menambah isi pasal 7 ayat 6 tersebut dengan pasal 7 ayat 6a yang berisi bahwa pemerintah dapat menaikan harga BBM apabila harga minyak dunia naik hingga 15%. Dengan kata lain isi pasal tambahan tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus menyesuaikan harga BBM dengan harga pasaran minyak dunia yang berujung pada dapat berubahnya harga BBM sewaktu-waktu dalam enam bulan kedepan.
Seperti dugaan diawal, kerasnya komitmen pemerintah untuk menaikan harga BBM yang didukung oleh partainya diparlemen seakan tidak menemui batu sandungan yang berarti saat sidang paripurna digelar. Sebab opsi bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan harga pasaran minyak dunia dalam enam bulan kedepan, diambil sebagai keputusan final dalam sidang paripurna tersebut. Itu artinya BBM tidak jadi dinaikan pada satu April seperti yang direncanakan pemerintah karena harga minyak dunia masih relatif stabil. Meskipun mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan sehingga subsidi belum mesti untuk ditarik.
Namun apakah hal tersebut serta merta merupakan angin segar bagi masyarakat yang menginginkan harga BBM urung dinaikan. Agaknya masyarakat jangan terlalu larut dulu dalam menyambut ditundanya kenaikan harga BBM tersebut. Sebab bukan tidak mungkin satu ketika harga BBM dapat dinaikan oleh pemerintah karena konstitusi yang mengatur bahwa harga BBM tidak boleh dinaikan sudah mengalami penambahan yang mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan harga minyak dunia.
Semoga mereka yang membela hak rakyat benar-benar komit dengan apa yang mereka perjuangkan tanpa ada maksud tersendiri kerana merekalah yang sebenarnya menjadi sandaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dan masyarakat juga harus tetap dewasa dalam meyikapi berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah sehingga tidak larut dalam euforia yang sementara.
0 comments:
Posting Komentar