Apakah Pungli Bagian dari Budaya Kita? (Opini Analisa)

Oleh : Eka Azwin Lubis. 

Pungutan Liar (Pungli) agaknya telah akrab dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia karena hampir disemua lini kehidupan telah terkontaminasi dengan hantu yang bernama pungli ini. Tidak dapat kita nafikan bahwa pungli merupakan praktik kotor berupa setoran ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat perlakuan khusus dari oknum-oknum terkait dalam berbagai aspek kehidupan, sangat marak terjadi di Indonesia. Sehingga tidak jarang terjadi konspirasi antara sang pembayar pungli dengan oknum-oknum nakal penerima pungli yang berujung pada kerugian yang dialami oleh negara.

Bahkan belakangan hal yang naif terjadi dalam dunia suap menyuap ala mafia jalanan ini. Sebab jika selama ini pungli terkesan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga melakukan cara-cara premanisme seperti iuran keamanan yang dilakukan oleh preman setempat untuk mendapat setoran rutin demi menyambung hidupnya, namun sekarang pungli juga ikut-ikutan dilakukan oleh oknum-oknum yang justru memiliki penghasilan tetap dan yang paling aneh adalah bagaimana mereka mengatasnamakan institusi tempat mereka bekerja untuk melancarkan praktik pungutan liar tersebut.

Beragam profesi yang menjadi tameng para oknumnya untuk melakukan pungutan-pungutan liar. Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas praktik pungli ini terkadang justru terlibat aktif dalam kegiatan kotor tersebut. Fenomena yang akrab dalam kehidupan kita adalah bagaimana para awak korps berbaju coklat tersebut senantiasa melakukan pungutan liar di jalan raya. Modus yang sering dilakukan oleh polisi-polisi nakal ini adalah menilang para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas. Jika polisi tersebut memang melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya, maka para pelanggar aturan lalu lintas harus disidangkan dipengadilan untuk menebus kesalahan yang mereka buat.

Tapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dimana istilah "damai di tempat" selalu terjadi apabila ada pengendara bermotor yang melanggar lalu lintas. Sudah barang tentu uang yang mereka berikan sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukan, tidak akan masuk kedalam kas negara namun masuk kekantong para polisi-polisi nakal tadi. Karena saking maraknya kasus pungli yang dilakukan oknum kepolisian lalu lintas ini, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo sampai harus meminta masyarakat agar bersikap lebih proaktif jika melihat ada oknum kepolisian yang meminta pungutan liar (pungli) di jalan raya. Jenderal Timur bahkan menekankan aparat seperti itu harus ditindak tegas. Namun arahan dari pimpinan tertinggi kepolisian tadi agaknya belum sepenuhnya ditaati oleh anak buahnya karena hingga saat ini kasus pungutan liar yang bermodus penertiban pengendara yang melanggar aturan lalu lintas masih marak terjadi.

Tidak hanya di institusi Polri saja praktik ilegal ini terjadi, didunia pendidikan pungli juga marak terjadi. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila ada oknum guru yang akan menjalani proses sertifikasi melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berdalih akan melancarkan proses sertifikasi mereka. Seperti terjadi di Kabupaten Garut yang diberitakan oleh INILAH.COM, dimana para Guru yang mengikuti sertifikasi diharuskan menyetor sejumlah uang mulai dari 600 ribu, 1 juta, hingga 5 juta rupiah per orang. Pungli yang diduga dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Pangatikan dan Kecamatan Wanaraja ini terindikasi dilakukan melalui pengawas. Dan ditengarai hasil pungli tersebut akan disetorkan pula ke oknum Disdik Kabupaten Garut.

Tidak hanya di Kabupaten Garut saja hal ini terjadi, hampir di semua daerah di Indonesia praktik kotor ini juga terjadi. Hanya saja sangat minim sumber yang dapat membongkar kasus yang sebenarnya sangat mencoreng wajah dunia pendidikan di Indonesia ini karena para kaum pengajar yang seharusnya menanamkan sikap-sikap kejujuran kepada siswanya disekolah justru melakukan tindakan yang sangat kontradiktif dengan profesi mereka.

Selain sertifikasi guru yang merupakan ajang rawan pungli, jika melihat kebijakan-kebijakan pendidikan di sekolah juga sangat rawan terjadinya dunia pungli. Satu contoh hal yang cukup memalukan dunia pendidikan adalah gara-gara sejumlah guru melaporkan ulah Kepala SMKN 1 Barru, Sulawesi Selatan, yang dituding telah melakukan pungutan liar yang kemudian diperdengarkan kepada DPRD Kabupaten Barru, proses belajar mengajar di sekolah kejuruan tersebut pun ikut terhenti. Bahkan karena penyampaian yang berjalan alot dalam acara tersebut sempat terjadi kericuhan dan nyaris terjadi adu jotos antara kubu guru yang mendukung pihak kepala sekolah dan kubu guru yang menentang pungutan liar (pungli) dan korupsi di sekolah tersebut.

Bagaimana generasi Indonesia mau dapat bermoral baik, jika semenjak duduk di bangku sekolah saja mereka sudah dipertontonkan dengan adegan-adegan yang tidak sewajarnya terjadi didalam dunia pendidikan.

Praktik Kotor yang Sudah Mengakar

Negara ini sudah mengatur tentang tindakan tegas kepada siapapun yang terlibat dalam praktik pungutan liar. Ada sanksi tegas yang diberikan kepada siapa saja yang kedapatan dan terbukti melakukan pungli tidak peduli apapun alasannya. Sebab kegiatan semacam ini merupakan kegiatan yang merugikan negara baik dari segi materi maupun inmateri.

Namun harus dicermati bahwa meskipun telah ada beragam aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghilangkan praktik pungli di Indonesia, kegiatan kotor ini juga tetap marak terjadi di negara ini. Bahkan hal yang paling tragis adalah para petugas bandara yang juga tidak mau ketinggalan dalam melakukan pungutan liar terhadap para pahlawan devisa (TKI) Indonesia yang bekerja diluar negeri. Hal ini terbukti ketika Tim Komisi I DPR RI yang beranggotakan Tantowi Yahya (Golkar), Rachel Maryam (Gerindra) dan Effendi Choirie (PKB) bertemu dengan lebih dari 500 penata laksana rumah tangga Indonesia (PLRT) di Singapura. Para PLRT tersebut bercerita soal permasalahan yang mereka alami, termasuk soal pemotongan gaji dan pungutan liar di bandara Indonesia.

Sungguh hal yang ironis bagaimana para TKI yang ingin memperbaiki nasib hingga harus pergi keluar negeri, juga harus menjadi korban pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Banyak lagi pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal diberbagai institusi. Negara dalam hal ini harus lebih responsif dalam menghapuskan praktik pungli yang semakin lama semakin membumi di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih cerdas agar tidak terbiasa dengan sistem instan yang berdampak pada suburnya pungli di Indonesia. ***

* Penulis adalah Mahasiswa PKn Unimed dan Staf Pusham Unimed 

Sumber : Analisa, 10 Oktober 2012

Read More

Mengembalikan Nama Besar PSMS (Opini Medan Bisnis)

Oleh : Eka Azwin Lubis

Tidak banyak stadion bagus yang dimiliki Indonesia saat ini. Infrastruktur stadion-stadion di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar yang ditentukan baik itu oleh FIFA maupun AFC sebagai induk sebakbola di kawasan benua Asia.  Salah satu stadion yang ada di Indonesia dan masih sangat butuh banyak perawatan adalah, stadion yang berada di Kota Medan, yakni Stadion Teladan. 

Siapa tifosi sepakbola nasional yang tidak kenal dengan stadion berkapasitas 15.000 penonton yang terletak di sudut Kota M Medan ini. Stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan ini sempat menjadi tempat yang cukup angker bagi tim-tim dari luar yang bertandang ke sana.

Persatuan Sepakbola Medan Sekitarnya (PSMS) yang merupakan sang empunya kekuasaan terhadap stadion teladan ini, merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan nama besar dalam kancah sepakbola nasional.  Siapa yang tidak kenal permainan sepakbola ala rap-rap yang sempat populer dan cukup disegani di dunia sepakbola tanah air, terutama pada zaman kejayaannya, yakni saat kompetisi sepakbola Indonesia masih berbentuk perserikatan. Permainan keras dan penuh inovatif menjadi ciri khas tersendiri bagi klub kebanggaan rakyat Sumut, khususnya Kota Medan tersebut. 

Kejayaan dan nama besar PSMS tidak perlu diragukan lagi dalam mengarungi dinamika persepakbolaan di Indonesia. Sejak era perserikatan klub yang berdiri 21 April 1950 ini, terhitung pernah lima kali menjuarai kompetisi tersebut, yakni pada tahun 1967 dan 1971 ketika di final mengalahkan Persebaya Surabaya, tahun 1975 ketika menjadi juara bersama dengan Persija Jakarta, serta pada tahun 1983 dan 1985 setelah di final mengalahkan musuh bebuyutannya pada saat itu, Persib Bandung. Bahkan di saat-saat terakhir pagelaran kompetisi perserikatan ini sebelum berganti menjadi Liga Indonesia, PSMS Medan masih sempat menorehkan prestasi yakni menjadi Runner-Up setelah di final dikandaskan tim kuda hitam dari timur PSM Makassar.

Selain banyaknya prestasi yang diukir PSMS di era perserikatan itu, bakat-bakat potensial yang juga merupakan punggawa tim nasional Indonesia juga banyak yang dilahirkan dari klub yang merupakan embrio dari Medansche Voetbal Club (MSV) yang berdiri sejak tahun 1930. 

Tentunya kita tidak asing dengan nama Zulkarnaen Lubis, Iwan Karo-Karo, dan Nobon Kayamudin, pemain-pemain yang pada eranya sempat menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia tersebut merupakan putra-putra terbaik yang pernah dimiliki Sumut dan dibesarkan oleh klub PSMS Medan.

Setelah kompetisi sepakbola Indonesia beralih nama menjadi Liga Indonesia, sinar kekuatan PSMS d ikancah sepakbola nasional belum juga redup. Permainan keras dan ngotot menjadi kunci dari kekuatan yang dimiliki oleh tim yang memiliki kostum kebesaran berwarna hijau tersebut. Tidak ada kata imbang apalagi kalah jika sudah bermain di kandang yakni stadion kebesaran Teladan Medan. Siapapun lawan yang dihadapi, poin penuhlah yang menjadi target tunggal dalam setiap laganya.

Bahkan tim-tim kuat seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya, yang sejak era perserikatan telah menjadi musuh bebuyutannya, tetap merasa gentar jikalau sudah bermain di Stadion Teladan Medan, kandang PSMS. Jangankan untuk meraih kemenangan, untuk mencuri poin imbang saja mereka harus merjibaku dalam meladeni permainan anak PSMS yang tak kenal kompromi.

Belakangan saat beranjak ketahun 2000-an, prestasi PSMS kambali gemilang, meskipun tidak pernah meraih gelar juara Liga Indonesia. Namun setidaknya skuad Ayam Kinantan kembali menunjukan tajinya dengan terus menjadi tim yang disegani oleh lawan-lawannya.

Seolah tidak pernah kehabisan bibit-bibit pemain berbakat, nama-nama pemain besar kembali dilahirkan PSMS Medan yang kemudian menghiasi skuad tim nasional. Saktiawan Sinaga, Mahyadi Panggabean, Legimin Raharjo, hingga Markus Haris Maulana. Mereka semua merupakan pemain-pemain yang juga berkontribusi menghantarkan PSMS menjadi runner-up liga Indonesia pada tahun 2007 sebelum liga ini berganti nama menjadi Liga Super Indonesia. 

Meskipun di partai final mereka dikalahkan sesama tim dari sumatera, Sriwijaya FC dengan skor 3-1, namun ini membuktikan bahwa superior PSMS masih diakui di liga domestik.

Satu hal yang mungkin sama-sama kita ketahui adalah PSMS merupakan klub penguasa Piala Bang Yos, yang merupakan kejuaraan mini yang diadakan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu Sutiyoso. Sebab PSMS merupakan tim yang mampu memenangi kejuaran ini tiga kali berturut-turut sejak edisi kedua gelaran ini hingga edisi yang keempat pada tahun 2006.

Ayam Kinantan yang Kehilangan Taji.

Namun istilah tersebut agaknya pas untuk menggambarkan keadaan PSMS Medan pada saat ini. Jika dahulu Stadion Teladan seolah menjadi neraka bagi tim-tim tamu yang bertandang ke Medan, kini teladan justru menjadi lumbung poin bagi klub lawan yang berlaga menghadapi PSMS Medan. 

Kesan angker seolah hilang menyusul buruknya prestasi yang didapat PSMS Medan pasca promosi kembali ke Liga Super, setelah sempat terdegradasi pada tahun 2008. Skuad PSMS yang dahulu diisi oleh pemain-pemain berkualitas, praktis saat itu justru banyak dihuni pemain-pemain yang kapasitasnya kurang memadai untuk berlaga di kompetisi tertinggi tanah air.

Jangankan untuk bersaing dengan musuh-musuh bebuyutan masa lalu seperti Persija, Persib, ataupun Arema, menghadapi tim-tim yang sejarahnya jauh di bawah PSMS seperti PSPS Pekanbaru, PSAP Sigli, hingga klub-klub dari pulau Kalimantan saja PSMS sangat kerepotan. Banyak faktor yang menyebabkan kemunduran yang dialami tim Ayam Kinantan tersebut. Mulai dari hengkangnya beberapa pemain top seperti Saktiawan, Mahyadi, Supardi, Legimin dan lain-lain, menejemen pengelolaan klub yang amburadul juga menjadi satu faktor vital yang menyebabkan merosotnya prestasi PSMS sehingga tidak sesuai lagi dengan nama besar yang disandangnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PSMS agaknya hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama besar PSMS tanpa diiringi niatan untuk mengembalikan kejayaan tim kebanggaan masyarakat Medan. Ini terbukti dari minimnya perhatian terhadap perawatan Stadion Teladan yang dianggap AFC belum layak menggelar pertandingan internasional. Bahkan hal yang paling parah mengenai pola kepengurusan PSMS adalah, seringnya keterlambatan pembayaran gaji yang dilakukan pihak menejemen kepada para pemain yang berimbas pada menurunya mental pemain akibat belum menerima haknya. 

Apakah situasi ini akan terus dibiarkan terjadi, jika kita sama-sama mencintai PSMS Medan dan menginginkan kedigdayaannya terulang kembali, maka mari sama-sama berbuat untuk membangun PSMS ke arah kejayaannya lagi. Terkhusus bagi para pengurus, sudah saatnya prestasi PSMS yang menjadi prioritas utama dalam kinerja mereka, bukan lagi mengurusi kantong masing-masing dengan memanfaatkan nama besar si ayam kinantan

Sumber : Medan Bisnis, 10 Oktober 2012

Read More

Jangan Ada Sara di Pilgubsu (Opini Medan Bisnis)

Oleh : Eka Azwin Lubis 

Meski pemilihan gubernur sumatera utara masih sekitar satu tahun lagi, namun sudah banyak bakal calon gubernur yang mulai memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat sumatera utara. Beragam cara yang mereka lakukan agar namanya akrab di telinga masyarakat. Mulai dari baliho dan spanduk dengan berbagai ukuran yang bertebaran dihampir seluruh penjuru provinsi ini. Hingga kegiatan-kegiatan sosial yang mereka ikuti sebagai wadah bagi meraka untuk dapat terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat.

Selain itu media agaknya juga dimanfaatkan oleh beberapa orang bakal calon ( balon ) tersebut untuk mempromosikan nama mereka hingga masyarakat tidak  lagi merasa asing dengan kinerja mereka. Setiap hari diberbagai surat kabar lokal pasti selalu ada pemberitaan yang mengabarkan tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing balon. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap pemberitaan tersebut,

yang jelas semakin hari nama mereka semakin akrab dengan masyarakat. Karena hal tersebutlah yang memang mereka inginkan agar disaat pemilihan gubernur sumatera utara (pilgubsu) nanti suara yang mereka harapkan dari masyarakat sumut tidak lari dari perkiraan.

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah sebab menurut peraturan yang berlaku, setiap orang berhak memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada masyarakat umum selama tidak membawa misi dan visi tertentu mengenai program yang mereka tawarkan apabila terpilih menjadi gubernur sumut nantinya.

Apalagi di era reformasi yang telah menjamin kebebasan berdemokrasi yang lebih mapan, tidak ada seorangpun yang dapat dihalangi caranya untuk menyapa masyarakat secara luas terlepas dari apapun niatannya. Hal tersebutlah yang semakin dimanfaatkan oleh para balon gubsu tersebut untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada masyarakat sumut yang akan menentukan pemimpinya kedepan.

Namun meski begitu, kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut harus tetap dijaga dengan baik oleh para balon gubsu dan tim suksesnya masing-masing. Mereka harus tetap didalam koridor aturan yang ada dan yang paling penting adalah jangan sampai cara yang mereka lakukan dalam mensosialisasikan diri mereka kepada masyarakat justru mengganggu balon yang lain. Kesantunan dan nilai toleransi harus tetap dikedepankan oleh mereka yang punya niatan untuk menjadi gubsu dalam bersosialisasi.

Sebab sama-sama kita pahami bahwa inilah saat-saat yang paling riskan bagi seseorang dalam mencari popularitasnya dimata masyarakat. Berbagai cara coba dikerahkan agar masyarakat menaruh simpati yang begitu dalam kepada mereka. Sehingga tidak jarang ada cara-cara yang kurang santun muncul manakala mereka sedang mempublikasikan diri mereka. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada, sebab sudah menjadi rahasia umum bagaimana seseorang yang ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat, selalu berlaku layaknya orang yang paling sempurna dan paling mengerti tentang nasib rakyat. Sembari menunjukan berbagai kebajikan yang telah dilakukan, mereka juga mencoba menyudutkan calon-calon yang lain agar kehilangan pamor dimata masyarakat.

Banyak cara dan isu yang siap ditebar kepada masyarakat umum untuk menghilangkan pamor seseorang yang menjadi saingan politik mereka demi kekuasaan yang diincar. mungkin saja berita buruk yang mereka sampaikan kepada masyarakat mengenai sosok dan sepak terjang lawannya jika terpilih menjadi gubernur nanti benar adanya, namun hal tersebut bukanlah suatu tindakan yang profesional untuk dilakukan oleh seorang calon pemimpin.

Harusnya biarkan saja masyarakat yang menilai tanpa harus di intimidasi dengan isu-isu negatif mengenai balon-balon yang lain. Sebab demokarsi yang kita jalankan sekarang bukanlah demokrasi yang penuh dengan intrik intimidasi. Sikap fair dalam berpolitik termasuk bagaimana cara dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat harus tetap dijunjung tinggi oleh balon-balon yang siap bersaing menuju pilgubsu 2013 mendatang.

Latar Belakang Masih Menjadi Jualan Politik

Hidup ditengan kemajemukan bukan berarti menjamin sikap toleransi yang tinggi. Sebab perbedaan yang ada masih kerap dijadikan masalah urgen dalam berbagai hal termasuk yang berkaitan dengan dunia politk.

Sumatera utara bukanlah daerah yang memiliki golongan mayoritas. Meskipun kerap diklaim sebagai wilayahnya suku tertentu, namun harus dipahami bahwa sebenarnya jumlah suku yang ada di sumut ini hampir-hampir berimbang jumlahnya. Mungkin disebagian daerah ada suku tertentu yang mendominasi jumlahnya, namun didaerah lain belum tentu suku tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak diketimbang suku yang lainnya.

Begitu juga dengan agama, sumut merupakan daerah yang plural apalagi jika berbicara tentang kehidupan beragama. Semua agama yang diakui oleh pemerintah keberadaannya, terdapat di sumut meskipun jumlahnya tidak berimbang. Namun setidaknya hal tersebut sudah menggambarkan bagaimana warna perbedaan yang ada disini begitu kental adanya.

Meskipun begitu, hingga saat ini latar belakang suku, agama, dan ras ( SARA ) masih saja tetap dikedepankan untuk mencari popularitas. Rasa primordial yang begitu kental hampir tidak bisa dipisahkan dari sifat bangsa ini termasuk dalam memilih pemimpin. Meskipun hidup ditengah perbedaan, namun kerap isu sara tetap menjadi jualan paling laku dalam mencari simpati masyarakat dan menjatuhkan pamor orang lain dimata masyarakat juga.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan pilgubsu yang akan segera digelar kurang lebih satu tahun kedepan.. Demi mendongkrak popularitas dan mencari simpati dari masyarakat, tidak jarang cara yang kurang profesional dengan mengedepankan isu sara tersebut dilakukan oleh mereka yang akan bersaing memperebutkan kursi sumut 1 nantinya.

Oknum yang tadinya hampir tidak pernah mengenakan marga dibelakang namanya, kini justru mengenakan marga sebagai penguat identitas dirinya yang merupakan orang sumut. Tindakan tersebut memang bukanlah sesuatu yang keliru. Namun jika kita cerdas menyikapinya, hal tersebut merupakan cara seseorang yang ingin menjadi gubsu dengan menggunakan simbol-simbol golongan.

Harusnya mereka berani tampil apa adanya, biarkan masyarakat yang menilai bagaimana kinerja mereka selama ini tanpa harus diikuti dengan simbol-simbol kelompok atau golongan dalam menarik simpati masyarakat tersebut.

Sebab jika dari sekarang kita sudah disajikan dengan cara-cara yang terkesan menjurus pada primordial golongan, dikahawatirkan kedepannya para pemimpin kita tidak dapat bersifat netral bagi seluruh masyarakatnya. Sebab sosok seorang pemimpin bukan hanya milik golongan atau kelompok tertentu saja, namun seseorang itu harus mampu menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang dan golongannya.

Semoga saja dalam pilgubsu mendatang tidak ada isu sara yang berkembang menemani kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon gubsu. Jangan ada lagi dominasi mayoritas dan tirani minoritas di sumatera utara yang selama ini dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dalam perbedaan.

  Penulis adalah mahasiswa PKn Unimed dan Staf Pusham Unimed 

Sumber : Medan Bisnis, 2 Oktober 2012

Read More