Pada tahun
2011 lalu Indonesia kembali terpilih sebagai satu dari empat puluh tujuh
anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2011 hingga 2014 dengan memperoleh
dukungan terbanyak yaitu 148 jumlah suara dari seluruh negara anggota PBB.
Sebelumnya
Indonesia juga merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007 serta
2007-2010. Indonesia bersama Philipina (183 suara), India (181 suara), dan
Kuwait (166 suara) menjadi wakil benua asia yang mengisi pos Dewan HAM PBB
periode ini yang berlaku untuk tiga tahun masa jabatan. Keanggotaan ini
merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut dihuni oleh Indonesia
setelah dewan ini dibentuk pada tahun 2006 lalu.
Ini
merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kita karena Indonesia masih tetap
dipercaya oleh dunia internasional sebagai negara yang mampu mengaplikasikan
HAM secara real dalam kehidupan masyarakatnya serta diharapkan juga mampu untuk
mengayomi negara-negara lain dalam menciptakan penegakan HAM dan mematuhi
kaidah-kaidah kemanusian yang dewasa ini semakin terdegradasi.
Konflik
Israel dan Palestina yang tak kunjung berakhir, Korea Utara yang terus
mengisolasi diri dari pergaulan dunia, hingga pelanggaran-pelanggaran HAM berat
beberapa pemimpin negara dikawasan Afrika, marupakan salah satu tugas yang
diemban oleh Indonesia bersama negara lainnya yang juga merupakan anggota dewan
HAM PBB untuk segera diselesaikan.
Dunia
menilai kerukunan umat beragama di Indonesia sebagai simbol dari
terimplementasinya perlindungan hak-hak setiap warga negaranya baik itu hak
sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Indonesia
yang dihuni rakyat yang memiliki beragam suku bangsa, agama, kepercayaan,
budaya, serta adat istiadat ini dianggap sebagai negara yang mampu menciptakan
kedamaian umat manusia meskipun hidup ditengah-tengah berbagai perbedaan.
Pada periode
2009-2010 Indonesia bahkan diberi kesempatan untuk menduduki posisi sebagai
Wakil Presiden Dewan HAM yang saat itu dijabat oleh Dian Triansyah Djani.
Kini
meskipun jabatan wakil presiden dewan HAM sudah tidak dipangku oleh Indonesia
lagi, namun kepercayaan dunia akan kemampuan Indonesia dalam melindungi hak-hak
warga negaranya serta mengampanyekan penegakan HAM diseluruh dunia masih utuh
diberikan. Hal ini terbukti dari kembali terpilihnya Indonesia untuk menjadi
anggota dewan HAM PBB seperti yang telah dijabarkan diatas.
Teori tak
Semanis Realita
Namun agaknya pepatah tersebut sangat cocok untuk menggambarkan situasi penegakan HAM yang benar-benar ada di Indonesia. Sebab meskipun dunia internasional mempercayakan kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB, namun fakta yang terjadi mengenai nasib penegakan HAM di Indonesia justru masih sangat memprihatinkan.
Namun agaknya pepatah tersebut sangat cocok untuk menggambarkan situasi penegakan HAM yang benar-benar ada di Indonesia. Sebab meskipun dunia internasional mempercayakan kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB, namun fakta yang terjadi mengenai nasib penegakan HAM di Indonesia justru masih sangat memprihatinkan.
Berbagai
konflik horizontal yang menyangkut tentang hak-hak dasar manusia masih terus
mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Negara yang telah menjadikan HAM
sebagai salah satu orientasi mutlak dalam menjalankan kehidupan bernegaranya
ini ternyata belum mampu untuk mengaplikasikan segala bentuk jaminan akan
kebebasan warga negaranya untuk mendapatkan hak asasinya.
Berbagai
peraturan yang membahas tentang penegakan HAM telah dibuat oleh Indonesia
sebagai instrumen baku untuk menjamin tegaknya hak-hak dasar setiap warga
negara Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang
diratifikasi dari International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya,
dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik yang juga
merupakan hasil ratifikasi dari International Covenant On Civil And Political
Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.
Namun
meskipun telah banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan
menegakan hak-hak dasar warga negaranya, tetap saja itu hanya menjadi mimpi
disiang bolong karena tidak diiringi dengan keseriusan dari pemerintah itu
sendiri untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan nyata sehingga
pelanggaran HAM masa lalu hingga kini masih belum ada yang diselesaikan secara
tuntas oleh pemerintah.
Mulai dari
Kasus Penumpasan orang-orang yang dianggap antek-antek PKI pada tahun 1966,
kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 dimana bentrok yang terjadi antara aparat
dengan warga sekitar yang berujung pada tewasnya ratusan orang akibat kekerasan
dan penembakan, kasus Marsinah pada tahun 1994, peristiwa penculikan aktivis
1998, tragedi trisakti dan semanggi satu dan dua yang memakan korban jiwa
mencapai 22 orang baik itu dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil,
hingga kasus pelanggaran HAM di Aceh, Abepura Papua, Timor Timur, Ambon, Poso,
dan banyak lagi yang lainnya.
Namun ironisnya, hingga saat ini belum ada satu pun tersangka yang divonis bersalah oleh pengadilan atas berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi tersebut.
Namun ironisnya, hingga saat ini belum ada satu pun tersangka yang divonis bersalah oleh pengadilan atas berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi tersebut.
Menurut data
dari Kontras, ada 137 kasus pelanggaran HAM yang disebut oleh Komnas HAM untuk
diadili, dari 137 mengerucut menjadi hanya 34 kasus yang didakwa oleh kejaksaan
agung. Namun jumlah tersebut kembali berkurang menjadi hanya 18 kasus saja yang
diputuskan bersalah oleh pengadilan.
Yang lebih
ironis lagi adalah dari semua kasus pelanggaran HAM tersebut, tidak ada satupun
yang divonis bersalah setelah mereka yang menjadi pelaku pelanggaran HAM
tersebut mengajukan banding. Sungguh-sungguh sangat menyedikan melihat realita
penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terkesan tidak memiliki keseriusan.
Maka hal
yang sangat wajar jika Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa begitu
dicecar dan ditekan oleh beberapa negara yang kecewa dengan Indonesia saat
mengikuti sidang periodik ke 13 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada tanggal
23-26 Mei 2012.
Indonesia
dianggap sebagai negara yang gagal dalam melindungi dan menegakan hak-hak asasi
warga negaranya meskipun telah terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB.
Selain
dianggap gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Indonesia
juga dianggap gagal dalam melindungi hak-hak kaum minoritas seperti Ahmadiyah
dan golongan Islam Syiah yang mendapatkan perlakukan diskriminatif oleh
pemerintah.
Jika hal ini
tidak segera ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, maka bukan hal yang
mustahil kekecewaan dunia internasional nantinya akan beimbas pada
dikucilkannya Indonesia dari pergaulan dunia karena dianggap sebagai negara
yang hipokrit dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan tidak mampu
melindungi hak-hak kaum minoritas di negaranya. (*)
Penulis: Staf Pusham Unimed
0 comments:
Posting Komentar